Bangsa Yatim Piatu

oleh: EMHA AINUN NADJIB

Bangsa Indonesia segera akan tiba pada salah satu puncak eskalasi pertengkarannya di antara mereka sendiri sesaudara.

Salah satu hasil minimalnya nanti adalah tabungan kebencian, dendam, dan permusuhan masa depan yang lebih mendalam. Maksimalnya bisa mengerikan. Kita sedang menanam dan memperbanyak ranjau untuk mencelakakan anak-cucu kita sendiri kelak.

Masing-masing yang sedang bertengkar memiliki keyakinan atas kebenarannya dari sisinya. Dan, tidak perlu ada yang memperpanjang masalah serta menambah ranjau dengan mempersalahkan pihak ini atau itu. Minimal, untuk sementara, ada baiknya menghindari ”kenikmatan” menuding ”siapa yang salah”. Sebab, kalau salah-benar diposisikan pada subyek, kemudian yang ditegakkan adalah pro-kontra, maka semua akan terjebak situasi subyektif: kalau ”pro” suatu pihak, maka ia ”benar 100 persen”; kalau ”kontra” suatu pihak, maka ia ”salah 100 persen”. Kita berada sangat jauh dari kedewasaan berpikir.

Produknya, kita bermasalah terhadap dua hal. Pertama, anak cucu kita akan kebingungan mempelajari sejarah ”kebenaran melawan kebenaran” dan ”kebaikan melawan kebaikan”. Kedua, kita mempertengkari hakiki kemanusiaan kita sendiri sebab ”setiap orang dan pihak ada benarnya dan ada salahnya”. Tidak bisa benar mutlak, tidak bisa salah absolut.

Meskipun pahit dan tidak nyaman, tapi yang sekarang perlu dilakukan memang bukan mendiskusikan ”siapa yang salah”, melainkan duduk bersama untuk secara jernih menemukan ”apa yang salah”. Itu perlu pengorbanan pada harga diri subyektif masing-masing. Sebab, keselamatan sejarah Indonesia membutuhkan kejujuran, kejernihan, dan kejantanan untuk saling menemukan kesalahan diri dan kebenaran orang lain.

Berpikir, bersikap, dan bertindak NKRI

Yang saya maksud ”puncak eskalasi pertengkaran” adalah segera akan muncul adegan di panggung di mana ”yang kuat mengalahkan yang lemah”. Seseorang mungkin akan menang di pengadilan ataupun di pemilihan. Sebelum itu, faktor-faktor yang dianggap kontraproduktif terhadap kemenangan itu mungkin akan dipastikan untuk dipadamkan, ditangkap, dipenjarakan, dibubarkan, diberangus atau dikebiri. Minimal dieliminasi.

Mungkin yang bisa terjadi adalah letupan pertengkaran kecil, tapi itu rintisan lebih mendalam untuk masa depan pertengkaran yang lebih besar. Pertanyaan yang muncul adalah: apa hebatnya bangsa Indonesia mengalahkan bangsa Indonesia? Kalau dalam hidup ini memang harus ada yang dimenangkan dan dikalahkan, apakah itu juga berlaku untuk sesama bangsa Indonesia? Itukah makna nilai bineka?

Kalau belajar dari filosofi Jawa: kegaduhan yang sekarang terjadi adalah sopo siro sopo ingsun (siapa kamu siapa aku, emang-nyakamu siapa!). Salah satu outputnya adalah adigang adigung adiguna (sok kamu ini, saya lindas!). Konstelasi dikotomisnya adalah ”Habil dibunuh Qabil”. Hitam-putihnya adalah ”Putih melindas Hitam”. Persoalannya: masing-masing merasa yakin dan memiliki argumentasi bahwa ia adalah Habil, yang merasa terancam oleh Qabil sehingga mendahului untuk memberangus Qabil. Bahwa ia adalah Putih, yang merasa dimakari oleh Hitam, sehingga harus bersegera menumpas Hitam. Sementara yang ditumpas juga meyakini bahwa ia adalah ”Habil yang dibunuh Qabil” dan ”Putih yang diberangus oleh Hitam”.

Mana Bapa Adam? Mana Ibu Hawa? Habil ataupun Qabil adalah putra-putranya sendiri. Adam Hawa tidak berpikir bahwa Qabil adalah musuhnya meskipun ia mengancam putranya yang lain. Yang mengancam dan diancam sama-sama anaknya. Adam-Hawa mempelajari keduanya dengan sabar. Mencari cara agar Habil tidak dibunuh, tetapi cara yang dipilih bukan membunuh Qabil duluan sebelum ia membunuh Habil. Posisi Adam tak ubahnya berpikir dan bersikap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Yatim piatu tiada tara

Bangsa Indonesia adalah anak yatim piatu. Tidak punya bapak yang disegani dan tidak ada ibu yang dicintai. Saya coba menjelaskan hal ini melalui dua terminologi.

Pertama, ketika lahir, NKRI memang lebih berpikir ”membikin sesuatu yang baru” dan kurang berpikir ”meneruskan yang sudah ada sebelumnya”. Kita memilih ”sejarah adopsi” dan tidak merasa perlu menekuni ”sejarah kontinuasi”. Kita dirikan ”negara” dan ”republik” dengan mengadopsi prinsip, tata kelola, sistem nilai, birokrasi, dan hukum.

Kita meneruskan ”mesin Belanda” meskipun dengan memastikan pengambilalihan kepemilikan. Kita tidak mengkreatifi kemungkinan formula yang otentik hasil karya kita sendiri, yang merupakan kontinuitas kreatif dari apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Sejak merdeka kita memang seolah-olah ”sengaja” meninggalkan orangtua kita sendiri. Padahal, Belanda sendiri, juga banyak negara Eropa lain, tetap berpijak pada kerajaan ”orangtua” mereka. Fakta yang itu justru tidak kita adopsi.

Juga tidak belajar kepada Majapahit, umpamanya. Kencanawungu atau kemudian Hayam Wuruk adalah kepala negara, Gajah Mada adalah perdana menteri. Kepala negara bikin kebijakan dan sistem kontrol, perdana menteri berposisi eksekutif dalam kontrol negara. Hari ini kepala pemerintahan kita adalah juga kepala negara. Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sebagainya adalah lembaga negara, tapi faktanya mereka berlaku sebagai lembaga pemerintah karena bangsa Indonesia tidak merasa perlu membedakan antara negara dan pemerintah.

Negara adalah bapak, Tanah Air adalah ibu (Pertiwi). Negara adalah keluarga, pemerintah adalah rumah tangga. Manajemen rumah tangga adalah bagian dari manajemen keluarga. Pegawai negeri sipil (PNS) yang diganti namanya jadi aparatur sipil negara (ASN) tidak beralih kesadaran bahwa mereka adalah abdi negara, yang patuh kepada UU negara. Bukan abdi pemerintah, yang taat kepada atasan. Kalau anak merasa ia adalah bapak yang memiliki dan menguasai ibu, maka sangat banyak pertanyaan yang mencemaskan atas NKRI hari ini dan di masa depan.

Sekarang anak-anak sedang nikmat bertengkar, tidak ada bapak yang mereka segani, tidak ada ibu yang mereka cintai. Keluarga kita menjadi sangat rapuh, dan para tetangga mengincar kita, menginfiltrasi kita, menusuk masuk ke tanah dan jiwa kita, menggerogoti hak milik kita untuk dijadikan milik mereka.

Kedua, di antara bapak-ibu bangsa Indonesia yang Jawa memberikan pesan tentang sandang pangan papan, keris pedang cangkul, gundul pacul, kawula gusti, dan sebagainya. Pasti banyak juga pesan dari nenek moyang mereka yang Sunda, Minang, Bugis, Batak, Sasak, Madura, dan ratusan lainnya, yang setelah merdeka semua itu kita sekunderkan, atau bahkan kita remehkan dan kita lupakan. Itu menyebabkan sekarang kita tidak lagi punya ”pusaka”, dalam dimensi kejiwaan bangsa ataupun dalam penerapan tata sistem, konstitusi, dan hukum pengelolaan kebersamaannya.

Yang tak kita ketahui

Apa yang di awal tulisan ini saya sebut sebagai ”puncak eskalasi pertengkaran” adalah jika pemerintah, yang bertindak atas nama negara, menerapkan ing ngarsa sung kuwasa: berdiri paling depan dengan kekuasaan untuk menguasai dan dengan kekuatan untuk mengalahkan.

Adapun posisi manusia itu ngawula atau menghamba. Maka, sila ke-1 Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Janji nasional untuk menghamba kepada Tuhan. Dalam peradaban kerajaan, raja diverifikasi, dikualifikasi, kemudian dipercaya sebagai representasi dari Tuhan. Maka, kawula, rakyat, menghamba kepada raja sebagai jalan menghamba kepada Tuhan.

Bangsa Indonesia adalah hamba-hamba Allah yang setia. Bahwa wasilahnya, proses identifikasi dan kualifikasinya untuk menentukan mengabdi kepada Tuhan melalui raja atau presiden siapa, bisa keliru, itu persoalan lain. Dan, ini bukanlah soal salah atau benar, bukan perkara baik atau buruk. Tetapi, jelas ada yang perlu dihitung kembali, dipikirkan ulang, hal-hal yang menyangkut formula pengelolaan kesejahteraan rohani jasmani bangsa Indonesia.

Kita membutuhkan keselamatan masa depan dengan mempertanyakan kembali cara pandang, sisi pandang, sudut pandang, jarak pandang, dan resolusi pandang, bahkan kearifan pandangterhadap NKRI dengan seluruh perangkat hardware ataupun software-nya. Bineka harus kita tunggal-ika-kan, bukan memelihara dan memperuncing permusuhan di antara bineka.

Untuk jangka pendek, secara pribadi, saya mohon izin untuk mengemukakan kalimat sehari-hari. Bahwa, kalau engkau bermasalah terhadap Tuhan, kalau Tuhan tidak kau perlakukan sebagai subyek utama sejarah hidupmu, maka syukur Tuhan masih bisa menunda bencana. Tapi, kalau NKRI bukan konsiderasi primer langkah-langkahmu, maka tidak ada yang bisa menghindari bencana.

Engkau bisa mudah menguasai pengurus NKRI, engkau bisa membeli lembaga-lembaga, menaklukkan ormas-ormas. Tapi, pemerintah berbeda dengan bangsa Indonesia, bangsa Indonesia berbeda dengan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia berbeda dengan hamba-hamba Tuhan di tanah air Indonesia. NU berbeda dengan nahdliyin, Muhammadiyah berbeda dengan muhammadiyin. Ormas-ormas Islam berbeda dengan umat Islam, dan umat Islam berbeda dengan Islam.

Ada yang bisa kau kalahkan, kau taklukkan, kau rampok, kau tindas, dan perhinakan. Tapi, ada yang tidak. Yang tidak bisa kau taklukkan itu adalah dimensi dan energi yang juga ada di semesta dan tanah yang disebut Indonesia. Ada yang sama sekali tak kita ketahui tentang besok pagi.

EMHA AINUN NADJIB, BUDAYAWAN; PIMPINAN JAMAAH MAIYAH

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Januari 2017, di halaman 7 dengan judul "Bangsa Yatim Piatu"

Categories: Nusantara, politik