Memahami Arus Balik

SAURIP KADI

Tulisan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di harian Kompas pada 2 Januari 2017 dan 9 Januari 2017 perlu kita tanggapi dengan serius agar tidak membuat publik galau dan kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila.

Pasalnya, SBY luput membaca situasi geopolitik dan geoekonomi yang sedang berada pada masa ”arus balik" (turning point) sejarah peradaban bangsa-bangsa terkait 10 isu besar dunia dengan Indonesia menjadi pusat perhatian dunia sebagai cikal bakal kemunculan tata dunia baru (New World Order). Sepuluh isu besar itu adalah HAM, narkoba dan terorisme, lingkungan hidup, ketahanan pangan, ketahanan energi, kemiskinan struktural, perdagangan manusia, tata ruang, tata uang dunia pasca rontoknya ”gelembung ekonomi", dan ledakan jumlah penduduk,

SBY meminjam istilah game changers (pengubah jalannya sejarah/permainan) yang sering dipakai korporasi dalam memenangi persaingan tanpa berdarah-darah karena gagasan dan cara yang brilian.Seperti yang telah dilakukan Jeff Bezos, pendiri Amazon.com, di dunia perdagangan ritel atau yang dilakukan oleh Elon Musk, pendiri Tesla Motors, yang merajai dunia industri otomotif dengan temuan mobil listriknya.

Dan di Indonesia tampaknya kini Go-Jek juga mulai mendesak layanan logistik lokal, transportasi lokal, sekaligus menyemarakkan bisnis top kuliner, mengorganisasikan tukang pijat freelance, tukang salon freelance dalam mendapatkan pelanggan,serta belanja praktis secara daring dan diantar ke rumah. Masih banyak contoh lainnya.

Paul Krugman, peraih Nobel ekonomi, dalam bukunya A Country Is Not a Corporate,menjelaskan bahwa pengelolaan sebuah negara jauh lebih kompleks daripada korporasi. Meski demikian, tetap ada game changers atau terobosan cerdas yang bisa mengubah jalannya sejarah dalam tataran pengelolaan negara sebagaimana terobosan di dunia korporasi.

Terlepas dari pro dan kontra pandangan Krugman tentang negara dan korporasi, dalam konteks negara, game changers adalah pemimpin cerdas dari negara-negara yang mampu menjebol pasungan realitas yang ada dan kemudian berbenah dengan platform baru memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan bangsanya.

Pilihan haruslah tepat.

Dalam tulisannya tersebut, SBY menjelaskan, teman-temannya, para pemimpin dunia yang dia kenal (kecuali Trump) yang menjadi game changers di abad ini, yaitu Donald Trump (Presiden AS), Xi Jinping (Presiden Tiongkok), Vladimir Putin (Presiden Rusia), Angela Merkel (Kanselir Jerman). Pertanyaan yang perlu dijawab adalah betulkah dalam konteks Indonesia sejumlah pilihan tersebut tepat untuk kita jadikan contoh?

Sesungguhnya jika disederhanakan, konsep nasionalisme (nation-state) adalah sebuah tatanan universal dunia abad modern pasca kolonialisme yang rohnya adalah tetap, yaitu korporasi. Tatanan nation-state tersebut dirangkai dengan sistem keuangan global di mana mata uang adalah ”bendera” setiap negara untuk alattransaksi yang disepakati antarbangsa.

Dewasa ini mata uang bukan lagi sebagai alat persatuan antarnegara dalam merumuskan tata dunia bersama (World Order), melainkan kini sudah berubah menjadi ”alat pertempuran” dalam “perang” di era globalisasi. Faktor selanjutnya adalah asymmetric warfare/proxy warfare yang sangat mengandalkan intelegensia dan antropologi karakter bangsa melalui dunia maya untuk meyakinkan ilusi kekuasaan dan dampak ikutannya.

Apabila dilihat dari faktor penentu (dominant factor), pilihan game changers bagi seorang kepala negara menjadi sangat mendasar karena otomatis akan memengaruhi kebijakan yang hendak diterapkan. Dan menjadi fatal jika pilihannya justru yang bertentangan dengan falsafah dan cita-cita luhur yang membarengi dibentuknya negara dalam konteks Indonesia adalah Pancasila. Untuk bahan perbandingan bisa diambil sejumlah contoh.

Pertama, Bung Karno. Sebagai game changer yang diakui dunia pada masanya, Bung Karno melihat ketimpangan antara Barat-Timur danUtara-Selatan. Ditilik dari potensi sumber daya alam dan manusia sebagai penggerak ekonomi, mayoritas berada di negara-negara Selatan dan Timur. Namun, dalam praktiknya yang tampilsebagai negara maju di mana rakyatnya menikmati kemakmuran justru di Barat dan belahan Utara. Maka, membaca Konferensi Asia Afrika akan lebih tepat jika dimaknai sebagai pendefinisian baru tentang aset dunia dan perumusan tata dunia baru yang lebih adil sehingga tercapai perdamaian dunia.Sangat disayangkan ide besar yang dikenal dengan sebutan konsep ”jalan tengah” itu harus kandas karena Bung Karno keburu lengser.

Kedua, Hun Jin Tao. Tiongkok tak menganut hukum teori permintaan dan penawaran (demand and supply theory), teori penentuan harga (pricing theory), dan model ekonomi ala Barat yang diajarkan di universitas pada umumnya. Yang penting bagi Tiongkok adalah rakyat bekerja, memproduksi apa saja mulai dari peniti sampai satelit. Barang-barangTiongkok kemudian membanjiri pasar dunia dengan harga yang tak tertandingi. Melalui marketing corp yang dibangun di negara-negara Eropa dan AS, perdagangan barang-barang Tiongkok kemudian masuk bursa.

Banjir produk Tiongkok tersebut dijuluki sebagai kebangkitan kemiskinan global karena berbagai kemewahan elitis menjadi produk merakyat yang terjangkau secara global. Tanpa peperangan antarkelas sebagaimana revolusi sosial sebelumnya dalam peradaban, Tiongkok telah melakukan proses revolusi sosial secara global. Dan yang pasti cadangan devisa Tiongkok mencapai 3 triliun dollar AS.

Ketiga, Mahathir Mohammad. Dengan program Malaysia Incorporated, Mahathir melakukan tata ulang, tata ruang, dan tata uang yang dibarengi kebijakan restrukturisasidi mana peran pemerintah diubah sebagai pelayan publik dan pemimpin bisnis dengan membukakan peluang bisnis global bagi sebanyak mungkin pebisnis Malaysia, terutama ke Timur Tengah dan negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Dibangun pasar Islam yang prinsipnya seperti masjid (tak ada kepemilikan privat), siapa datang duluan silakan memilih tempat yang terbaik (caravan model) di mana diharapkan guild (sentra produksi) mendapat tempat berdagang secara adil dan tidak monopolistis. Dan Malaysia disulap sebagai tourism hub Asia Pasifik.

Keempat, Thaksin Shinawatra. Hampir sejenis Mahathir, tetapi pilihan Thaksin pada agrobisnis, yakni dengan mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan yang dimantapkan sebagai sektor unggulan rakyat yang produknya semua dibeli oleh pemerintah untuk pasar global dan domestik. Hasilnya, kini Thailand menjadi hub agrobisnis tingkat dunia.

Contoh lain yang tak kalah cerdas adalah Hugo Chaves (Presiden Venezuela), Ahmadinejad (Presiden Iran), Rafael Correa(Presiden Ekuador), dan Lula da Silva (Presiden Brasil) yang terbukti mampu menerapkan konsep Jalan Tengah bercirikan kerakyatan kapitalistik dan coopetitive (cooperative and competitive) antarbangsa.

Warisan amburadul

Buruknya warisan yang diterima Presiden Joko Widodo tak bisa lepas dari lintasan sejarah negeri ini. Di zaman Orde Lama, pemerintah membentuk 200 lebih BUMN yang mengurus semua kebutuhan rakyat, dari garam sampai pesawat terbang, semuadiurus negara. Di era Orde Baru, sesungguhnya yang diterapkan sistem negara liberal di mana sejumlah kroni pengusaha asing dan domestik diberi hak dan atau lisensi sehingga tambang, hutan, pasar, produksi, dan lainnya dikaplingkapling dan diatasnamakan konsep efek menetes ke bawah (trickle down effect). Pemilihan model tata kelola ekonomi ini justru melahirkan proses pemiskinan.

Ambil contoh, rakyat kita mulai dari Sabang hingga Merauke makan mi merek sama, minyak goreng merek sama, dan produk lainnya. Dampak ikutan yang tak bisa dihindari adalah jutaan usaha kecil pembuat mi, minyak goreng, kecap, dan lain-lainnyadi desa-desa mati semua. Maka lahirlah pengangguran dan akibatnya terjadi urbanisasi ke kota.

Di zaman reformasi, pada hakikatnya yang kita praktikkan adalah mencampur aduk gaya Orde Lama dan Orde Baru tanpa ada perombakan mendasar, bahkan diperparah dengan munculnya elite politik baru produk UUD 1945 hasil amandemen yang mendadak berkuasa dan merasa berhak atas kapling-kapling bisnis untuk sumber dana politik. Lebih parah lagi, cara tercepat untuk kepentingan dana politik adalah dengan memungut komisi dari impor komoditas. Itu sebabnya kini sekitar 60 komoditas utama adalah impor dan ini jelas mematikan petani, nelayan, dan produsen dalam negeri. Belum lagi kebijakan pendirian mal di tengahkota dan jaringan minimarket masuk ke desa-desa yang nyata-nyata menutup lapangan kerja puluhan juta tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam pasar dan warung tradisional.

Alhasil, rakyat Indonesia sudah jatuh tertimpa tangga, diinjak-injak lagi. Bayangkan jika kontraktor pembangunan swasta harus tender melawan BUMN raksasa seperti Adhi Karya, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan (PP), Waskita Karya, dan lainnya. Proyek pemerintah, modal dari pemerintah dan dijamin bank pemerintah. Bagaimana mungkin rakyat dengan modal sendiri dan kalau rugi ditanggung sendiri harus tender melawan BUMN yang kalau rugi ditanggung negara. Di mana keadilan, kalau macan dan kambing dalam satu kandang?

Menjadi wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, sesungguhnya Indonesia negara seperti apa? Komunis? Tidak, karena rakyat bebas bicara dan dibiarkan mengurus semuanya sendiri, bahkan malah pakai ongkos. Liberal? Juga tidak, karena rakyatnya tak kebagian apa-apa. Bukankah semua ladang gemuk sudah dikapling negara lewat ratusan BUMN dan yang tersisa dikapling oleh sejumlah kroni asing dan domestik serta kaum politisi? Sementara itu dalam praktiknya BUMN lebih sebagai ”sapi perahan” rezim berkuasa.

Padahal, kuncinya sederhana, bangunlah, jangan terus mimpi. Dan ketika bangun cepat gosok mata agar tidak silau, niscaya akan segera sadar bahwa diri kita inilah pusat dunia masa depan. Zamrud khatulistiwa terbentang sama panjangnya dengan Benua Eropa, tebaran mutiara mutu manikam, belasan ribu pulau, ribuan suku dan bahasa, ratusan agama dan kepercayaan yang Bhinneka Tunggal Ika, menyatu dengan alam semestanya yang tata tentrem kerto raharjo, damai untuk alam semesta.

Sepanjang para menterinya tidak gagal paham, Nawacita dan revolusi mental bukan tak mungkin menjadi formula yang tepat untuk menyelamatkan negeri tercintayang begituamburadul untuk segera diubah menjadi Negara Korporasi Rakyat Indonesia, perekonomian sepuluh besar di dunia. Di sinilah saya berbeda rasa dengan SBY, yakni soal pilihan, sama sekali bukan soal ”selalu ada pilihan”.Namun, pilihan tepat yang mana, agar ke depan kita tidak lagi menggunakan label Pancasila namun yang dilaksanakan kapitalisme brutal.

SAURIP KADI, MANTAN ASISTEN TERITORIAL KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul "Memahami Arus Balik".

Categories: politik