Tampilkan postingan dengan label Global. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Global. Tampilkan semua postingan

Kamis, 16 Februari 2017

Lapangan Pertarungan

oleh: R William Liddle
Kalau begitu berhentilah: urusan kita di Lapangan Pertarungan bukan untuk bertanya, melainkan untuk membuktikan kekuatan kita. Kepada semua penghinaan yang kau lemparkan, terima jawaban ini: tombak melayangku.
Iliad, Jilid 20
Pada awal masa jabatannya, Presiden Donald Trump mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif yang mengejutkan banyak orang.
Perintah yang paling kontroversial: melarang selama tiga bulan imigrasi dari tujuh negara mayoritas Muslim, yaitu Iran, Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, Sudan, dan Somalia; melarang selama 120 hari semua pengungsi dari negara apa pun; serta melarang sampai waktu yang akan ditentukan semua pengungsi dari Suriah. Sementara ini, pelaksanaan perintah itu ditunda oleh keputusan hakim federal, tetapi Trump berjanji naik banding.
Dari mana asalnya kebijakan ini? Tentu Presiden Trump sendiri yang bertanggung jawab, tetapi kita bisa melihat pengaruh kuat tiga anggota teras timnya: Letnan Jenderal (Purn) Michael Flynn, Stephen Bannon, dan Jeffrey Sessions.
“Lapangan Pertarungan”
Field of Fight (Lapangan Pertarungan) diterbitkan tahun lalu oleh Flynn dan sejarawan Michael Ledeen. Selama kampanye presidensial, Flynn termasuk anggota tim sukses Trump yang paling gigih membela calonnya. Ketika Trump dilantik bulan lalu, ia langsung diangkat sebagai Asisten Presiden Urusan Keamanan Nasional, dan ditugasi menciptakan strategi baru untuk menghadapi tantangan-tantangan masa kini di bidangnya.
Apa inti tantangan-tantangan itu? JudulLapangan Pertarungan diambil dari Iliad, syair kepahlawanan Yunani kuno ciptaan Homerus. Epik itu menggambarkan Perang Troya yang melibatkan dewa dan manusia, panjang, dahsyat, dan menentukan masa depan bangsa Yunani.
Dalam Lapangan Pertarungan, musuh utama Amerika adalah “Islam radikal dan sekutunya”. Islam radikal sudah menggantikan fungsi kaum fasis dan Nazi pada paruh pertama dan kaum komunis pada paruh kedua abad ke-20. Tutur Flynn: “Musuh ini merupakan lawan hebat yang tak mungkin ditaklukkan dalam waktu singkat. Namun, kita tahu bagaimana melakukannya sebab kita pernah mengalahkan gerakan-gerakan massa mesianis.” Lagi pula, “Syarat pokok untuk memenangi perang apa pun adalah kesediaan dan kebulatan tekad untuk membuat semua hal yang diperlukan untuk menang.”
Flynn merincikan empat “sasaran strategis” untuk mengalahkan kelompok Islam radikal. Pertama, pilihan pemimpin yang tepat. Segala unsur kekuatan nasional harus dimobilisasi di bawah kepemimpinan seorang jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kalau ia tidak berhasil, harus dipecat dan digantikan jenderal lain.
Kedua, no safe havens, tak ada daerah terlindung. Kita harus memaksakan para Islamis radikal untuk keluar dari tempat persembunyiannya agar mereka bisa ditangkap atau dibunuh.
Ketiga, pemisahan tegas antara kawan dan lawan. Bantuan semua negara dan aktor lain yang bersikap pro-Islamis radikal harus segera berakhir, atau akan dipaksakan berhenti oleh AS. Dalam hal ini, bukan hanya negara seperti Iran dan aktor seperti Hezbollah yang dituding. Rusia juga disalahkan sebagai negara “yang tidak berhasil memerangi kaum jihadi di negeri sendiri, dan juga bersekongkol dengan Iran”.
Sasaran terakhir: perang terhadap Islamisme selaku ideologi. Mungkin perbedaan yang paling mencolok antara sikap Trump dan pendahulunya terletak di sini. Baik George W Bush maupun Barack Obama selalu memuji Islam sebagai agama besar dan terhormat. Mereka berusaha keras untuk merangkul warga AS yang beragama Islam dan menemani orang Islam di negara lain. Masalah yang kita hadapi, tegas mereka, bukan konflik antar-peradaban, melainkan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terpinggir seperti Al Qaeda dan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).
Sebaliknya, Flynn sedari dulu mencanangkan kebenciannya, setidaknya terhadap Islamisme selaku ideologi. Namun, ideologi itu selalu dikaitkan erat dengan agama. Misalnya, pada bulan Agustus 2016 ia jelaskan di CNN: “Kita sedang menghadapi suatu ‘isme’ baru, Islamisme, yang merupakan kanker ganas dalam tubuh 1,7 miliar orang di bumi ini yang harus dilenyapkan dari tubuh itu.”
Nasionalis kanan
Kalau Flynn menitikberatkan ancaman Islamisme radikal, Stephen Bannon berobsesi dengan sovereignty, kedaulatan nasional AS. Bannon menjabat di Gedung Putih sebagai Asisten Presiden untuk Strategi. Ia mulai diketahui umum pada 2012 tatkala ia memimpin laman kanan nasionalis Breitbart. Laman itu suka menyebarkan macam-macam kebohongan yang juga diyakini Trump, misalnya bahwa dalam Pemilihan Presiden 2016 jutaan pemilih ilegal memilih lawannya, Hillary Clinton.
“Kelas menengah, pekerja laki-laki dan perempuan di dunia. sudah lelah dikuasai oleh partai Davos,” keluh Bannon ketika ia berpidato di Vatikan pada 2014. Di Davos, Swiss, ada pertemuan tahunan pejabat dan pebisnis pro-globalisasi. Lagi pula, warga AS asli tidak bisa dapat pekerjaan di industri teknologi tinggi sebab “jurusan teknik di universitas- universitas kita penuh orang dari Asia Selatan dan Asia Timur”.
Menurut Bannon, keran imigrasi perlu ditutup sama sekali, baik buat pekerja terampil maupun rendahan. Warga negara-negara Muslim memikul beban tambahan sebab AS sedang berperang untuk menyelamatkan “Barat Yudeo-Kristen”. Di Vatikan, Bannon bersitegas bahwa “setiap hari kita menghindar dari pengertian realitas perang ini, skala dan kejamnya, adalah hari yang nanti kita pasti sesalkan.”
Jeffrey Sessions adalah senator pertama dari Partai Republik yang mendukung Trump. Selama kampanye, ia tak pernah goyang, meski terungkap dalam sebuah video bahwa Trump suka meraba alat kelamin perempuan tanpa izin. Sessions berasal dari Alabama, daerah dengan ekonomi terbelakang dan masyarakat putih yang punya reputasi rasis. Banyak konstituennya menganut agama Kristen konservatif, tempat perempuan diajak untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik ketimbang bekerja di luar.
Kini Sessions dianggap intellectual godfather, autor intelektual, tindakan-tindakan keras Trump. Menurut sebuah analisis berbobot diThe Washington Post, ideologi Sessions dilandasi visceral aversion, penolakan bawaan, kepada globalisme tanpa jiwa. Persisnya: Sessions melawan keras perdagangan bebas, persekutuan internasional, dan imigrasi orang non-putih.
Perlu diketahui, ide-ide ini tak pernah dianut oleh mayoritas besar pemimpin Partai Republik, termasuk Presiden Ronald Reagan, George HW Bush, dan George W Bush. Hampir semua pemimpin Republik di Kongres kini mendukung kebebasan ekonomi global, jaringan aliansi militer dan politik internasional yang diciptakan secara non-partisan pasca-Perang Dunia II, serta imigrasi tanpa pembatasan berdasarkan ras. Akan tetapi, partai mereka dicaplok tahun lalu oleh Trump, yang mengaku banyak dibantu oleh kecakapan politik Sessions “yang legendaris”.
Apakah kebijakan keras Trump akan dilanjutkan meski pelaksanaannya ditunda oleh hakim federal dan dikecam keras dari berbagai jurus dalam dan luar negeri? Jawaban Trump sendiri: “Percayalah kepada saya. Saya telah belajar banyak selama dua minggu terakhir, dan terorisme merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada pengertian umum masyarakat. Tetapi kita akan menanganinya. Kita akan menang.”
Sayangnya, ketegasan itu dilandasi oleh ideologi nasionalis kanan yang dianut Flynn, Bannon, dan Sessions.
R William Liddle
Profesor Emeritus Ilmu Politik, Ohio State University, Columbus, Ohio, AS
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Februari 2017 di halaman 6 dengan judul "Lapangan Pertarungan".

Rabu, 15 Februari 2017

Hubungan AS-Iran dan Nasib Irak

Oleh Ibnu Burdah
Irak sepertinya akan menjadi pusat konflik baru antara Amerika Serikat dan Iran. Menilik berbagai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pejabat negeri itu, Irak bagi AS di bawah Trump  sangatlah penting.
Trump berargumen, AS sudah menggelontorkan dana dan tenaga sedemikian besar untuk “pembebasan” Irak dari Saddam Hussein. Menurut dia, AS telah menghabiskan 3 triliun dollar AS untuk Irak tanpa imbalan apa pun. Sebagai pedagang, itu bisnis yang benar-benar bangkrut.
Akan tetapi, pemerintahan Barack Obama meninggalkan begitu saja negeri itu tanpa perolehan yang berarti. Bagi Trump, keluar dari Irak adalah kesalahan yang sungguh fatal. Sebab, saat ini, AS seharusnya sedang mengambil laba sebesar-besarnya dari negara itu. Tentu yang paling diincar adalah sumber minyak
Pengaruh Iran
Sebaliknya, Iran dipandang sebagai negara yang memiliki pengaruh sangat besar di Irak sekarang. Faktanya, kekuatan-kekuatan dalam negeri Irak yang sepertinya dalam komando Iran sangatlah kuat. Taruhlah kekuatan milisi Syiah terbesarnya, yaitu al-Hasyd al-Sya’biy, partai-partai politik Syiah, bahkan para penguasa negeri itu.
Dalam perang melawan NIIS di Irak saat ini, Iran juga memiliki andil besar.  Bagi Iran, Irak adalah harga mati. Irak adalah garis merah yang tidak boleh diganggu, jangan sampai pasukan AS kembali. Irak adalah bagian dari blok Syiah yang dipimpin Iran selama ini, di samping Lebanon-Hizbullah dan Yaman-Houtsi. Selama ini, dalam konstelasi konflik kawasan, Irak, kendati tak sevulgar Hizbullah, selalu berada di pihak Syiah, baik itu dalam perang Suriah yang sangat destruktif, di Yaman, dan lainnya.
Di sisi lain, Irak sepertinya tak mudah merestorasi stabilitas keamanan dan ekonominya, sekalipun, misalnya, mereka sebentar lagi mengalahkan NIIS di Mosul. Sebab, negara itu kemungkinan akan menjadi pusat ketegangan baru antara Iran dan AS. Apalagi jika Trump bersikeras membawa kembali pasukan masuk ke Irak. Resistensi kekuatan-kekuatan di negeri itu dan kawasan dipastikan akan sangat besar.
Nasib sejarah
Nasib sejarah bangsa Irak beberapa dekade terakhir sungguh kelam. Betapa tidak, lahirnya pemimpin diktaktor ambisius Saddam Hussein telah menjadi sumber prahara bagi negara itu. Ia menggeber perang total dengan tetangganya Iran-Persia selama delapan tahun (1980-1988).
Perang telah membuat ekonomi negara itu hancur dengan tumpukan utang yang sangat besar. Sementara negara-negara kaya yang ia lindungi tak mau lagi mengucurkan dana untuk restorasi Irak pasca perang.
Di tengah frustrasi dengan keadaan, Saddam Hussein menggebrak Kuwait yang kemudian melahirkan perang besar dua kali, yakni pada masa Bush dan Bush Jr. Implikasi dari perang itu tentu sangat besar. Apalagi pasca perang, Irak kesulitan mewujudkan stabilitas keamanan.
Pertarungan antarkelompok dan milisi semakin frontal. Hasilnya kurang lebih adalah Syiah berkuasa dan Kurdi memperoleh otonomi yang luas, sementara Sunni terpinggirkan.
Inilah yang antara lain menciptakan situasi bagi lahirnya kelompok yang kemudian disebut NIIS di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dan beberapa pentolan militer masa Saddam Hussein. NIIS menjadi ancaman bukan hanya bagi Irak dan Suriah, melainkan juga bagi dunia.
Sepak terjang kelompok itu di Irak benar-benar mengerikan. NIIS berhasil memproklamasikan sebuah negara khilafah di wilayah luas Irak dengan pusat kota Mosul. Saat ini kota Mosul menjadi tempat perang kota yang kemungkinan segera mengakhiri kekuasaan NIIS di sebagian Irak selama 2,5 tahun lebih.
Prahara NIIS di Irak kemungkinan akan selesai tak lama lagi. Akan tetapi, Trump, sang pedagang, bertekad untuk mengambil “hak-haknya dan mengambil laba” dari kerja keras AS selama ini. Trump sepertinya bersikeras untuk mengembalikan uang 3 triliun dollar yang digelontorkan AS sekitar tiga dekade terakhir di Irak  dan tentu plus labanya.
Namun, hingga kini belum ada sinyalemen jelas langkah konkret apa yang akan diambil Trump untuk mengembalikan uang AS di Irak itu. Apa ia akan kembali menggeber pasukan di Irak? Jika Trump memaksakan kembalinya tentara AS ke Irak, itu pilihan yang mengerikan.

Ia mungkin saja mengambil opsi lain yang lebih lunak, yaitu  membela kekuatan-kekuatan Sunni atau Kurdi. Jika kelompok Sunni yang didukung, itu tentu akan menyenangkan sekutu-sekutu Arab Teluk mereka. Jika Kurdi yang didukung, itu bisa bermakna ganda yang menguntungkan mereka
Pertama, membuat kekuasaan Syiah  berkurang dan kedua membuat marah Iran karena itu berpotensi domino di Iran. Trump sepertinya tak begitu hirau dengan kemungkinan terpecahnya Irak jika aspirasi Kurdi didukung kekuatan besar. Yang penting bagi orang semacam dia adalah laba dan mungkin itulah yang ia maksudkan sebagai kejayaan AS.
Ibnu Burdah Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, Dosen UIN Sunan Kalijaga
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Februari 2017 di halaman 6 dengan judul "Hubungan AS-Iran dan Nasib Irak".

Rabu, 01 Februari 2017

Trump dan Dunia Islam

Oleh ZUHAIRI MISRAWI


Dalam pidato pelantikan, Presiden Ke-45 Amerika Serikat Donald Trump secara eksplisit berjanji akan menumpaskan kelompok Islam radikal-teroris. Sikap tersebut mendapat perhatian luas, baik di dalam negeri AS maupun dunia internasional, khususnya dunia Islam.

Jika dilihat dari pidato-pidato Trump selama masa kampanye, pernyataan dalam pelantikan tersebut ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, Trump secara eksplisit menyebut kelompok Islam radikal-teroris. Tetapi, di sisi lain, Trump kerap melakukan generalisasi terhadap Islam. Bahkan, ia akan menerapkan pengawasan yang ketat terhadap imigran Muslim di AS.

Ironisnya, sikap Trump yang cenderung keras dan diskriminatif terhadap Islam berbalik dengan persepsi publik yang jauh lebih positif sejak tragedi World Trade Center. Hal tersebut berkat Obama yang menggariskan kebijakan yang relatif baik dengan dunia Islam di bawah prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Meskipun Trump secara eksplisit menyebut kelompok Islam radikal-teroris, pernyataan tersebut bukan tanpa masalah. Sebab, kelompok teroris di belahan dunia, khusus Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) dan Al Qaeda, sangat menunggu narasi politik AS yang seperti itu. Mereka merasa mendapatkan angin segar untuk mengonsolidasikan gerakan dan melakukan perekrutan lebih agresif. Pasalnya, ideologi anti Barat menjadi salah satu modal penting untuk memperluas jaringan kelompok radikal dan teroris.

Selanjutnya yang menjadi kemuskilan dalam pidato Trump adalah terma radikal-teroris yang diletakkan dalam satu narasi. Sebab, pada dasarnya dua terma tersebut mempunyai haluan yang berbeda. Kelompok radikal belum tentu menjadi teroris, sementara kelompok teroris sudah pasti melalui fase radikalisasi paham keagamaan. Radikalisme adalah tangga sebelum fase seseorang menjadi teroris.

Narasi yang disampaikan Trump tampaknya ingin menyasar semua kelompok radikal dan teroris sekaligus. Artinya, perhatian Trump bukan hanya pada kelompok-kelompok yang sudah diidentifikasi sebagai teroris global, seperti Al Qaeda dan NIIS, melainkan juga kelompok-kelompok yang mempunyai paham radikal.

Menurut William McCants (2016), sikap Trump tersebut bisa dilihat dari kekhawatiran para penasihat politik Trump terhadap kecenderungan beberapa Muslim di AS yang hendak mengusulkan syariat Islam dan hukum Islam sebagai hukum positif. Kecenderungan ini sangat membahayakan bagi AS.

Sebenarnya, menurut McCants, sikap tersebut sangat berlebihan karena kecenderungan implementasi syariat Islam di AS tidak menguat. Orang-orang Muslim di AS merasa nyaman dengan konstitusi yang berlaku sekarang. Bahkan, di dunia Islam, kecenderungan tersebut tidak terlalu menguat meskipun mereka menerapkan syariat Islam pada hukum privat, bukan pada hukum pidana.

Oleh karena itu, Trump harus lebih hati-hati untuk memahami Islam dan dunia Islam. Sebab, generalisasi terhadap Islam akan berdampak yang serius, yang tidak hanya mengancam AS, tetapi juga dapat menciptakan instabilitas politik di dunia.

Melawan terorisme

Kata kunci yang sangat menakutkan dari pernyataan Trump adalah ingin menumpas kelompok radikal-teroris dari muka bumi. Kata-kata tersebut menyimpan suatu dendam, kebencian, dan bernuansa kekerasan.

Padahal, untuk melawan kelompok radikal dan teroris harus menggunakan pendekatan yang bersifat komprehensif. Pendekatan militeristik, jika tidak hati-hati, hanya akan melahirkan spirit terorisme. Dulu, Jemaah Islamiyah ditumpas, lalu muncul Al Qaeda. Kemudian Al Qaeda berhasil ditumpas dan Osama bin Laden dibunuh. Akan tetapi, kemudian muncul NIIS, dan Abu Bakar al-Baghdadi dibaiat sebagai khalifah bagi kelompok teroris yang paling banal itu.

Itu artinya, menumpas kelompok teroris hampir bisa dipastikan mustahil. Yang bisa dilakukan adalah memastikan kelompok-kelompok teroris tidak mendapatkan sokongan dana dan persenjataan serta ada upaya deradikalisasi terhadap ideologi mereka.

Tantangan dunia Islam adalah masifnya ideologi radikalisme. Bukan hanya itu saja, ideologi radikal juga tumbuh di negara-negara Barat, khususnya AS dan Eropa. Ideologi radikalisme dapat menjadi bahan bakar yang ampuh untuk menggaet seseorang atau kelompok menjadi teroris. Lihat para tentara NIIS yang umumnya berasal dari kelompok radikal di Eropa.

Sikap AS dan Eropa yang cenderung ”membiarkan” terhadap paham dan kelompok radikal akhirnya menjadi senjata makan tuan. Mereka akhirnya melakukan aksi bom bunuh diri di negara yang telah memberinya kebebasan dan kemakmuran.

Maka, melawan terorisme pada dasarnya melakukan deradikalisasi yang sangat serius dan intensif terhadap kelompok-kelompok radikal. Pengalaman Mesir, Arab Saudi, Indonesia, dan Iran dapat menjadi contoh terbaik dalam menanganinya.

Pada dasarnya, mereka yang menjadi radikal sesungguhnya tidak mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang Islam. Mereka mempunyai gairah keislaman yang kuat dalam dirinya, tetapi gairah tersebut tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam dan benar tentang Islam. Akibatnya, mereka terjebak dalam ideologi kaum radikal, yaitu ideologi purifikasi dan kekerasan.

Secara umum, ideologi kaum radikal disuplai oleh Wahabisme dan Ikhwanul Muslimin ala Sayyed Qutb. Kedua ideologi ini menjustifikasi kekerasan dalam menghadapi mereka yang dianggap musuh. Mereka umumnya menggunakan diktum amar ma’ruf nahi munkar dan hisbah.

Perluas kelompok moderat

Oleh karena itu, menurut saya, untuk menghadapi ideologi radikal tidak bisa dengan pendekatan militeristik. Pengalaman Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah patut dijadikan contoh untuk menghadapi kelompok radikal agar tidak menjadi kelompok teroris.

Pendidikan keagamaan dan kebangsaan menjadi salah satu kunci untuk melakukan deradikalisasi. Pengalaman Indonesia menarik. Sebab, meskipun kelompok radikal relatif tumbuh, mereka bisa diantisipasi untuk tidak menjadi teroris. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang terorisme adalah haram menjadi faktor penting untuk meredam keterlibatan kelompok Muslim untuk menjadi teroris.

Pengalaman NU dan Muhammadiyah yang terus mendakwahkan Islam yang ramah, toleran, dan moderat mempunyai dampak yang serius agar seseorang atau kelompok tidak mudah bergabung dengan kelompok teroris.

Donald Trump mestinya belajar dari Indonesia dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal dan teroris ini. Intinya, perluas kelompok moderat dan berikan peran kepada kelompok moderat untuk melakukan deradikalisasi, maka kelompok radikal dan teroris akan melemah.

Sebaliknya, jika Trump melakukan pendekatan militer _an sich,_ maka hal tersebut akan menjadi bumerang bagi AS dan dunia Islam. Pendekatan tersebut akan menjadi makanan empuk bagi kelompok radikal dan teroris untuk memperluas pengaruhnya di dunia. Di sinilah, dunia sedang deg-deganmenanti kebijakan Trump terhadap kelompok radikal dan teroris.



ZUHAIRI MISRAWI, KETUA MODERATE MUSLIM SOCIETY DAN PENELITI POLITIK DAN PEMIKIRAN TIMUR TENGAH DI THE MIDDLE EAST INSTITUTE
_____________________
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul "Trump dan Dunia Islam".

Minggu, 06 November 2016

Nobel Kini Tak Kredibel

Oleh RADHAR PANCA DAHANA
5 November 2016

Pemuda kuasi penyair benar-benar merasa bangga. Dalam salah satu media sosial, ia berkisah saat usai menuntaskan semacam ceramah dan mendapat aplaus bahkan dielu-elukan oleh para peserta ceramah yang menyebut dirinya-dan membuatnya bangga karena diakui sebagai: filsuf. "Saya senang sekali pada anak-anak SD itu," tulisnya menyebut para peserta itu.

Pengakuan personal yang hyper subjectyan ini adalah hal yang lazim di media-media sosial. Klaim-klaim tanpa justifikasi obyektif apa pun bertebaran di ruang komunikasi berbasis teknologi digital itu. Bukan hanya sebutan-sebutan, melainkan juga pengakuan diri, sebagai penyair, novelis, sastrawan-bahkan hingga-budayawan bertebaran di antara anggota komunitas-komunitas siber itu.

Sebutan atau kedudukan literer di atas beberapa hanya didukung oleh melulu satu terbitan (buku) berisi sekumpulan karya sastra. Satu produk yang dalam kemajuan teknologi cetak dan kebebasan dalam penerbitan cetakan sangatlah mudah dilakukan: tinggal menulis sendiri, desain sendiri, cetak sendiri, jual sendiri, bila perlu beli sendiri. Sebagian malah secara meyakinkan-lebih pada dirinya sendiri-kalau sebuah bukunya memosisikan dirinya sebagai pengarang best seller lantaran sudah berkali-kali bukunya dicetak ulang. Bagaimana tidak, jika dengan penerbitan swakelola serta model penjualan POD (print on demand), sebuah buku bisa belasan kali dicetak berdasarkan permintaan walau permintaan (demand) itu hanya berjumlah belasan atau puluhan eksemplar.

Kepesatan teknologi informasi, terutama dalam bidang komputasi dan sibernetika, memang tidak hanya memberikan janji, tapi juga bukti, bagaimana diseminasi dan masifikasi informasi dapat berlangsung hanya dalam satu kedipan mata. Kenyataan super-revolusioner bisa jadi melampaui pencapaian peradaban manusia selama 3.000 tahun pada hal yang sama, itu membuat banyak sekali acuan, ukuran dan standar luntur, meleleh, bahkan hancur tak bersisa. Mulai dari acuan adat, agama, politik hingga akademik, termasuk dalam dunia kesusastraan.

Klaim, pengakuan, atau semacam legitimasi kualitatif dari sebuah karya (sastra) tidak lagi berdasarkan pada acuan-acuan universal, tetapi berbasis penilaian yang preferensial, kata lain dari yang kita sebut selera. Bahkan, kebenaran apa pun kategori dan definisinya yang berlaku sejak dulu kala menjadi preferensial dalam media sosial.

Dalam situasi seperti itu, kita semakin sulit menemukan, jika tak dapat dikatakan kehilangan, karya-karya sastra yang memiliki pencapaian atau standar literer yang tinggi. Boleh jadi ia tersembunyi dalam keriuhan dan kerumunan (crowd) karya-karya digital atau virtual. Atau, takluk oleh pernyataan-pertanyaan retoris dan diskursus kuasi ilmiah yang bertebar di ruang-ruang siber itu.

Dunia tanpa preseden

Situasi di atas terjadi, ternyata, tidak hanya di negeri ini. Mengingat fakta para sastrawan (sejati) di banyak negara dunia, terutama kaum penyair, mengalami semacam degradasi moral hingga posisional dalam realitas hidup kontemporer. Langka terbukti penyair yang mampu hidup cukup atau baik, secara ekonomis sekurangnya, berdasar pada karya sastranya. Di Eropa bahkan banyak penyair diterbitkan karyanya oleh penerbit dalam jumlah hanya ratusan eksemplar. Sebagian dari mereka harus menahan malu, mengambil jatah dana pengangguran dari dinas sosial, hanya untuk bisa bertahan hidup biologisnya dan mampu menuliskan satu-dua syair demi survive hidup akal-batin atau kreatifnya.

Dunia hari ini adalah kuasa dan keagungan yang secara desisif ditentukan oleh jumlah _followers, hits,_ unduh, unggah, atau persoalan-persoalan kolektif bahkan nasional ditentukan oleh _trending topic,_ bahkan bila topik yang tren itu hanya dipersoalkan 3.000-4.000-an orang, berbanding dengan 240 juta penduduk negeri ini. Namun, demikianlah media-media massa nasional, bahkan pemerintah serta para pejabat publik, mengalihkan perhatian, fokus hingga kebijakannya. Kenyataan itulah yang membuat kita, rakyat negeri ini, dibombardir berjam-jam melebihi bombardir pasukan Irak pada NIIS, secara kontinu hingga satu bulan oleh informasi perkawinan atau kelahiran anak seorang artis. Atau jutaan orang Indonesia menciptakan rating tinggi hingga menyisihkan masalah hidupnya sehari-hari yang sudah begitu rumit, sekadar untuk hampir setengah tahun menekuni proses kasus kematian dari seorang wanita oleh rekan wanitanya sendiri. Proses yang melulu berisi melankolia, melodrama yang dipenuhi prasangka, laiknya opera-opera sabun picisan.

Saya kira, dunia saat ini sudah berada dalam fase peradaban yang sebagian dari realitasnya berisi ilusi, delusi, hingga halusinasi. Tidak mengherankan, banyak perilaku manusia-manusia kini yang "tak dapat dipercaya itu bisa dilakukan oleh manusia" tanpa preseden, bahkan ajaib. Bahkan, dunia (yang) fiksi (onal) pun tidak mampu merekanya dalam susunan kata-kata. "Tidak cukup rasa tega atau keadaban terendah kita membayangkannya," begitu saya mengeluh setiap kali hendak menuliskan refleksi atau semacam alegori dari hidup atau dunia ajaib itu.

Dalam kesadaran penuh rasa prihatin itulah, saya mendapatkan informasi tentang terpilihnya penyanyi Bob Dylan sebagai penerima anugerah Nobel Sastra tahun 2016 ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada yayasan atau lembaga penuh gengsi yang didirikan penemu dinamit Alfred Nobel itu?

Melecehkan kesusastraan

Apa pun klaim, retorika, ataupun justifikasi akademisnya yang preferensial, dalam acuan atau sejarah apa seorang penyanyi atau pemusik, betapa pun ia menulis lirik atau syair lagu, mendapat penghargaan global yang menjadi mimpi jutaan pengarang seluruh dunia dalam lebih seabad riwayat penghargaan itu? Pemusik adalah pemusik, penyair adalah penyair, keduanya menekuni genre kesenian yang berbeda betapa pun keduanya memiliki nilai-nilai universal (estetis) yang mungkin sama. Mungkin ada penyair yang bermusik, dalam arti ia memilih musik sebagai pilihan ekspresional dalam membunyikan atau mengartikulasikan kata-kata yang diproduksinya. Namun, dedikasi dan intensitas hingga kontribusi terbesarnya tetap dalam ranah kesusastraan.

Alasan itu tidak dimiliki Bob Dylan, sehebat apa pun namanya menjulang di puncintensita entertainment. Pusat dedikasi, intensitas, hingga kontribusinya dalam sejarah yang kita kenal adalah musik, ya musik, itu pun dalam sub-genre tertentu. Memang ia menulis lirik atau syair lagu yang bagi sebagian orang mungkin impresif atau boleh jadi memiliki nilai sastra "tinggi". Se-"tinggi" apa dibandingkan katakanlah penyair-penyair nobelis macam Derek Walcott, Pablo Neruda, Octavio Paz, Rabindranath Tagore dan lainnya. Bahkan, kata "lirik" dan "syair" dalam lagu sekadar pinjaman terma atau istilah dari sastra.

Bagaimana panitia Nobel mempertanggungjawabkan keputusannya di hadapan para sastrawan luar biasa dunia lainnya yang telah memberikan kontribusi dahsyat pada perkembangan sastra dunia dan letih hanya menjadi kandidat penghargaan itu, seperti Ben Okri, Salman Rushdie, Arundhati Roy, Ngugi wa Thiong'o, Adonis, Haruki Murakami, atau sastrawan-sastrawan sebelumnya (yang keburu wafat) seperti Ismael Kadare, Andre Brink, Italo Calvino, atau Pramoedya A Toer, dan banyak lainnya.

Sebuah tulisan di New Republic yang biasa menganalisis dan memprediksi bakal peraih Nobel Sastra bahkan menegaskan dalam judulnya, "Bukan Bob Dylan, Sudah Pasti". Tapi, panitia Nobel seolah ingin show of force, unjuk kuasa sebagai legitimator sastra dunia, dengan membuat pilihan atau keputusan yang hadiah Nobel tidak lagi kredibel.

Panitia selaiknya mempertimbangkan dan menghargai secara serius latar hidup, proses kreatif, hingga arus utama produk kreatif seorang seniman (sastra). Sejarah mengatakan, Bob Dylan bukanlah seniman yang bertani di ladang sastra. Bukan di ladang itu konsistensi, arus utama karya, dan sumbangan kreatifnya.

Saya mesti menegaskan, keputusan panitia Nobel kali ini agak melecehkan atau menghina para pegiat sastra (sastrawan), bahkan dunia sastra pada umumnya. Lebih jauh lagi, seperti terurai di bagian awal, pilihan ini akan menciptakan semacam kerancuan hingga kekacauan referensial hingga standar artistik dan estetik hanya karena preferensi subyektif atau kuasa politis.

Apakah kemudian kita harus memperhitungkan lirik lagu Michael Jackson, Bruno Mars, hingga Justin Bieber atau Deddy Dores dan Meggy Z sebagai bagian dari sastra. Saya teringat, sekitar tiga dekade lalu, penyanyi balada (macam Bob Dylan) lokal, Ebiet G Ade, pernah menyatakan di puncak popularitasnya, "Lebih senang diakui sebagai penyair ketimbang penyanyi (penulis lirik lagu." Namun, komunitas sastra tak pernah menyetujui harapan itu. Hingga hari ini.

Lalu, apakah hari ini juga kita pantas menghargainya dengan penghargaan macam Kusala Sastra atau SEA Write Award? Saya masih berharap kesusastraan Indonesia bisa mempertahankan reputasi dan kredibilitasnya sebagai lanjutan dari para pendahulu yang telah melahirkan karya-karya besar bertingkat global macam _La Galigo, Serat Chentini,_ ataupun _Bumi Manusia._ Atau pedulilah dengan itu semua, lebih penting: cek status dan jumlah _follower!_

_________
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 November 2016, di halaman 24 dengan judul "Nobel Kini Tak Kredibel".

Jumat, 28 Oktober 2016

Dari Gerakan Desa ke Tingkat Global

LAPORAN DARI KOREA SELATAN (2)

Korea Selatan dengan pendapatan per kapita 36.700 dollar AS adalah salah satu negara maju di dunia. Padahal, sekian dekade lalu negara ini sangat miskin dan tidak pernah diperhitungkan dunia. Jejak-jejak kemiskinan dan kesulitan masa lalu terus digaungkan. "Anda pernah melihat Korea pada 1950-an, 1960-an, dalam gambar-gambar atau dengan melihat sendiri? Dan, Korea pada tahun 1980-an atau sesudahnya?" tanya salah seorang pejabat saat berlangsung konvensi global Saemaul Undong, pekan lalu.
Di Museum Seoul, masa lalu yang pahit digambarkan dengan cukup detail sehingga dengan mudah pengunjung bisa membayangkan masa lalu Korsel dan membandingkannya kontras yang terjadi sekarang. Dinarasikan, Presiden Park Chung-hee saat membangun negaranya sampai harus memohon-mohon bantuan dari negara maju dan hanya Jerman waktu itu yang bersedia memberikan komitmen.
Sebagai imbalannya, Korsel mengirim ribuan tenaga kerja ke Jerman untuk bekerja di tambang sampai sektor kesehatan sebagai perawat. Dengan bekerja di luar, mereka bisa mengirim penghasilan kepada keluarga meski ribuan orang juga tak kembali karena tewas saat bekerja di tambang yang berbahaya.
Menggerakkan rakyat untuk bersama-sama memanggul beban menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki Korsel. Gerakan Saemaul Undong atau desa baru yang dirintis sejak 1970 ikut berperan menggalang kebersamaan, terutama saat masa sulit. Pada waktu Asia dilanda krisis keuangan tahun 1997, misalnya, muncul kampanye untuk merevitalisasi ekonomi dan mengatasi krisis. Rakyat, antara lain, mengorbankan emas milik mereka dan diberikan kepada pemerintah.
Korsel pernah benar-benar mirip Indonesia, negara agraris dengan mayoritas penduduk bergantung hidup pada hasil pertanian. Indonesia dengan kesuburan alam dan musimnya seharusnya jauh lebih beruntung. Tanaman padi Korsel hanya panen setahun sekali. "Yang bisa kami lakukan adalah melipatgandakan hasil," kata pejabat kementerian dalam negeri yang menemani kami.
Saat Indonesia masih bergelut dengan kemiskinan, Korsel kini sudah bisa membanggakan diri sebagai negara industri maju yang diperhitungkan dunia. Negara yang tidak dilimpahi sumber daya alam itu kini menjadi negara pengekspor barang-barang elektronik, otomotif, hingga komputer dan telepon pintar yang terkenal itu.
Di sektor wisata, Korea termasuk salah satu destinasi populer. Kunjungan wisatawan terus meningkat dan belakangan rata-rata peningkatannya hingga 15 persen per tahun. Tahun 2015, lebih dari 13 juta turis melancong ke Korsel. Padahal, "Negara Ginseng" pada 1978 hanya didatangi sejuta orang. Angka kunjungan lima juta ditembus tahun 2000 dan angka tujuh juta diperoleh pada 2010. Olimpiade dan Piala Dunia pernah digelar di negara ini dan tahun 2018 Korsel akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin.
Dari negara miskin tahun 1970-an, 20 tahun kemudian rakyat sudah menaruh perhatian pada kualitas hidup yang lebih baik. Korsel memasuki tahapan yang lebih tinggi dari sebuah negara industri. Gerakan Saemaul yang berbasis budaya tradisional mau tidak mau harus bertransformasi. Namun, gerakan ini terus dihidupkan, dari yang semula hanya sekadar mengangkat warga dari kemiskinan menjadi gerakan untuk harmoni dan persatuan masyarakat.
Dari gerakan desa, Saemaul melebarkan aktivitasnya ke luar negeri dengan menyebarkan keberhasilan menjadikan Korea yang pintar, hijau, bahagia, dan mendunia.
(RETNO BINTARTI)
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Oktober 2016, di halaman 10 dengan judul "Dari Gerakan Desa ke Tingkat Global".


Membagi Sukses Gerakan Saemaul

LAPORAN DARI KOREA SELATAN (1)


Bagi rakyat Korea Selatan, gerakan Saemaul Undong sangat tak asing. Dirintis pertama kali pada 1970 oleh mendiang Presiden Park Chung-hee, keberadaan gerakan ini hingga sekarang tetap berlanjut dengan anggota aktif sekitar dua juta orang. Gerakan yang secara harfiah diterjemahkan sebagai 'desa baru' itu kemudian ditularkan ke banyak negara dengan semangat untuk memberantas kemiskinan dan memajukan masyarakat lewat pembangunan desa.
Indonesia menjadi salah satu negara anggota gerakan itu bersama negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Ada Filipina, Myanmar, Vietnam, Timor-Leste, Uganda, Burundi, Etiopia, Tanzania, Madagaskar, Kolombia, dan Venezuela.
Pada 18-20 Oktober lalu, para perwakilan setiap negara berkumpul di Pyeongchang, sekitar 3 jam perjalanan mobil sebelah timur Seoul, mengikuti konvensi global yang digelar sekali setahun. Saling berbagi dan menimba pengalaman empiris merupakan bagian dari pertemuan di kota yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin tahun 2018.
Korsel menjadi contoh nyata bahwa tak ada yang tak mungkin dari sebuah masyarakat untuk maju dan menjadi negara besar tanpa harus mengandalkan sumber daya alam. Ketika Saemaul Undong dimulai, kondisi ekonomi negara ini kira-kira setara dengan Indonesia. Pendapatan per kapita hanya 90 dollar AS. Sekitar 70 persen rakyat desa yang hidup bertani tidak mampu untuk menghidupi diri sendiri, apalagi keluarga. Untuk makan sekali sehari saja sangat sulit. Anak-anak tak sekolah karena harus membantu orangtua.
Korsel saat itu nyaris tak punya harapan. Para petani lelah dengan kondisi kemiskinannya, sementara pemerintah tak berdaya membantu rakyat desa. Urbanisasi tak terhindarkan. Banyak rakyat desa memilih pindah demi mencari peluang yang lebih baik di kota-kota sekitar. Satu-satunya kemungkinan untuk berubah adalah melakukan terobosan dengan meminta partisipasi seluruh rakyat.
Presiden Park mencanangkan gerakan baru, Saemaul Undong, bagi rakyat desa guna membangkitkan energi rakyat yang terpuruk dan mendorong kemajuan desa mereka. Secara konkret, gerakan itu dimulai dengan pembagian 335 kantong semen. Desa penerima memutuskan sendiri apa yang ingin mereka buat dengan semen-semen itu. Sebagian besar desa memanfaatkan bantuan itu untuk memperbaiki infrastruktur desa yang ketika itu keadaannya sangat parah.
Banyak rakyat skeptis dan menganggap gerakan itu hanya untuk mengalihkan isu kelaparan. Namun, 10 tahun kemudian, hasil gerakan itu mulai dirasakan. Penghasilan bertambah, rumah tangga di desa mulai mampu menggunakan mesin pertanian. Televisi dan mobil mulai masuk ke desa-desa.
Mulai 1980-an, Korsel bukan lagi negara miskin. Negara ini bahkan menjadi salah satu dari empat naga Asia. Pada 1980-an itulah Saemaul fokus mengampanyekan "keramahan, kebersihan, dan ketertiban". Hasilnya memang sangat terasa, ketiga sikap itu menjadi bagian dalam diri setiap orang.
Tentu ini bukan semata gerakan Saemaul yang berhasil memajukan. Namun, pemerintah dan warga masih yakin, gerakan itu merupakan salah satu yang penting dari semua upaya yang dilakukan untuk memajukan perekonomian bangsa.
Maka dari itu, tak heran jika Pemerintah Korsel sampai sekarang pun masih memberikan perhatian. Terbukti Presiden Korsel setiap tahun selalu menjadwalkan hadir membuka konvensi nasional dan internasional Saemaul. (RETNO BINTARTI)
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Oktober 2016, di halaman 10 dengan judul "Membagi Sukses Gerakan Saemaul".