Sumpah Pemuda VS Nasionalisme Lokal

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Sumpah Pemuda Oktober 1928 sungguh fenomenal. Diprakarsai oleh anak-anak bangsa terpelajar dalam usia 20-an dari berbagai suku di Nusantara, sumpah ini telah menjadi tonggak maha penting dalam perjalanan sejarah bangsa yang pernah terhina oleh sistem penjajahan Eropa, khususnya Belanda, yang brutal dan menghisap. Kemudian selama tiga setengah tahun (1942-1945) dilanjutkan oleh penjajahan Jepang yang tidak kurang kejam dan busuknya. Martabat bangsa ini benar-benar diinjak tanpa batas oleh kekuatan pendatang asing yang serakah.

Sumpah Pemuda menyadarkan kita semua bahwa tanpa persatuan yang kuat di antara suku-suku bangsa yang berserakan di sebuah benua kepulauan, cita-cita agung kemerdekaan hanyalah akan menjadi sebuah mimpi kosong. Dari sisi pandangan ini, para pemuda belia pencetus Sumpah Oktober itu secara mental-intelektual telah matang jauh melampaui usianya. Pandangan tajam mereka yang menerobos kabut gelap tirani penjajahan semestinya akan tetap menjadi sumber ilham yang sangat kaya bagi kepentingan masa depan kita semua.

Sisa-sisa nasionalisme lokal yang tidak jarang berbau etnis kadang-kadang masih kambuh dalam berbagai pilkada dengan mengharuskan putera daerah untuk menjadi pejabat formal. Jika tidak dikawal oleh wawasan keindonesiaan, bisa meruntuhkan semangat Sumpah Pemuda, khususnya tampak dari kalangan politisi sipil. Semestinya pihak sipil mau becermin kepada mitranya dari pihak TNI atau kepolisian. Merekalah sebenarnya yang telah melaksanakan gagasan besar sumpah di atas. Untuk jadi panglima kodam dan jajaran di bawahnya atau untuk kapolda dan jajaran di bawahnya, bisa dijabat oleh suku mana saja. Nasionalisme lokal telah lama ditinggalkan. Isu putra daerah atau pertimbangan agama tidak lagi menjadi sesuatu yang penting.

Agak ganjil memang, beberapa waktu yang lalu, ulama Banten menolak calon kapolda yang tidak seagama dengan mereka. Kecenderungan semacam ini dalam perspektif Sumpah Pemuda adalah sebuah kemunduran. Atau bahkan sebuah pandangan yang a-historis. Tetapi saya tidak menolak putera daerah untuk jadi pejabat formal di daerahnya, dengan syarat memanuhi kualifikasi obyektif untuk posisi itu serta didukung oleh mayoritas rakyat setempat. Dalam sistem demokrasi yang sehat, bertanding dalam pilkada dari calon-calon yang berasal dari berbagai suku untuk daerah tertentu harus menjadi arus utama masa depan.

Apa yang telah dilakukan oleh TNI dan polri harus lebih digalakkan. Nasionalisme lokal adalah virus ganas yang dapat menggerogoti keutuhan bangsa dalam perjalanan panjangnya ke depan. Oleh sebab itu, seperti berkali saya tulis di ruang ini dan juga disampaikan di forum-forum lain, politisi harus mau naik kelas menjadi negarawan dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan sempit apa pun. Rasa keindonesiaan mereka harus senantiasa dipertajam dan disegarkan. Sosok negarawanan inilah yang belum banyak muncul dari rahim sistem demokrasi Indonesia kontemporer.

Pemekaran daerah yang banyak dikendalikan oleh raja-raja lokal dengan wawasan keindonesiaan yang lemah bukanlah cara yang arif untuk diteruskan. Fakta ini diperburuk lagi oleh besarnya jumlah pejabat daerah yang menjadi pasien KPK karena terlibat dalam praktik korupsi. Pejabat yang korup ini adalah ibarat akar kanker yang melumpuhkan harapan rakyat yang memilihnya. Kejadian buruk ini tersebar di berbagai daerah. 

Tuan dan puan jangan salah faham. Tulisan ini tidak bertujuan untuk membunuh rasa kedaerahan, karena hal itu merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Tetapi rasa kedaerahan itu harus dikawal oleh rasa keindonesiaan yang sadar dan kuat. Bangsa dan negara ini hanya bisa bertahan lama asalkan nasionalisme lokal tidak diberi peluang untuk mencabik perumahan keindonesiaan, sebagaimana Sumpah Pemuda telah mencetuskannya 88 tahun yang silam.

Dalam perspektif ini, anak-anak muda yang terlibat dalam sumpah itu adalah para negarawan par excellence  (contoh utama dalam sosoknya). Wawasan kebangsaan mereka yang tajam justru dipicu oleh tekanan kolonialisme yang sangat diskriminatif. Hasil politik etis kolonial di ranah pendidikan di awal abad ke-20 telah jadi senjata makan tuan. Sumpah Pemuda adalah hasil terbalik dari gagasan politik etis penguasa kolonial itu.

Categories: Esai, HMI