14 Oktober 1965, Soeharto dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat. Kondisi NKRI saat itu sedang genting, karena baru dua minggu sebelumnya terjadi sebuah penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jendral AD di Jakarta. PKI yang saat itu mendapat simpati dari Presiden Soekarno dituding sebagai biang keroknya.
Juli 1965, Soekarno mulai sakit-sakitan. Dwipa Nusantara (D.N) Aidit memerintahkan pada biro khusus PKI menyiapkan gerakan mengantisipasi dampak sakitnya Soekarno.
1965 ribuan mahasiswa turun ke jalan, melakukan aksi demonstrasi, salah satu yang dieriakkan dan ditulis terang dalam baliho massa aksi adalah "Bubarkan PKI". Salah satu yang dilakukan Soeharto setelah dilantik menjadi Mentri panglima AD adalah membekukan kegiatan PKI dan ormas yang terkait. Soekarno sendiri enggan betidak tegas pada PKI.
11 Maret 1966, NKRI masih berstatus siaga I, maka Presiden Soekarno mengambil sikap dengan memberi mandat kepada Soeharto agar melakukan segala langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya pengendalian keamanan . Mandat itu disampaikan melalui surat perintah yang lebih akerab dengan sebutan Super-Semar (Surat Perintah 11 Maret 1966).
Terlepas dari kontroversi keberan tentangnya (karena ada 3 versi: Sekneg, Andri, dan yg beredar di masyarakat), surat itu penting untuk dikaji, karena atas wewenang yang diberikan Soekarno melalui surat itulah, Soeharto dengan segala langkah yang diambil, kemduan terantar pada posisi RI sejak pada 22 Februari 1967 s/d 21 Mei 1998.
Oktober 2016, di usia ke 18 tahun babak baru yang disebut reformasi Indonesia dilanda kemeriahan, wujud kebebasan yang dulu dirindukan menemukan momentumnya, Ahok adalah pahlawannya. Sebuah penyataan yang disampaikan dalam sebuah kesempatan menjadi perhatian publik karena ada konten perkataan yang (diduga) menista, menodai dan melecehkan kitab suci al-Quran atau melecehkan agama.
Umat Islam Indonesia menanggapi dengan berbagai ekspresi. Ada yang tak peduli, ada yang menuntut diadili, ada yang simpati, dan ada-ada yang lain. Di satu tempat Ahok dipuji, di tempat lain ia di maki. Puncaknya, kemeriahan demokrasi yang banyak diperbincangkan dan menyedot perhatian adalah rencana Aksi Akbar bela Islam yang akan dilaksanakan pada 4 November 2016.
Sebagai sebuah ekspresi, dalam demokrasi aksi demonstrasi adalah salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi, karena itu ia mesti dijamin kebebasannya. Jokowi yang dulu pernah punya istilah terkenal dalam memandang sebuah masalah "itu hanya masalah komunikasi", pun turun tangan untuk memeriahkan reformasi dengan banyak menjalin komunikasi pada berbagai pihak.
Ada yang menduga, komunikasi yang dijalin Jokowi dengan berbagai pihak terkait dengan akan adanya demonstrasi akbar 4 november nanti dilakukan karena aksi itu akan mengancam keutuhan NKRI, ada juga yang menduga akan ada revolusi. Sehingga diperlukan langkah antisipasi untuk menyelamatkan NKRI. Jika mengacu pada situasi serupa yang juga dianggap genting menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno, maka Jokowi selaku presiden pun sepertinya harus mencari dan menemukan untuk menemukan solusi terbaik..
Saya menduga, pertemuan-pertemuan Jokowi belakangan ini dg berbagai pihak bukan karena khawatir akan keutuhan NKRI, tapi dalam rangka memberikan surat perintah kepada semua pihak untuk ikut serta memeriahkan 18 tahun reformasi dengan menjamin kebebasan semua pihak untuk menyuarakan aspirasi, termasuk aksi akbar 4 november nanti..
Surat perintah 4 Novemver yang dimandatkan Jokowi nanti, kelak akan diabadikan dg sebutan #SuperFourNo.. (Jangan dibaca pake lidah sunda)...
0 comments:
Post a Comment